Scroll to Top

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Sungai Berbasis Tipologi Sebagai Alternatif Pada Era Tatanan Kehidupan Baru Pasca-Pandemik Covid-19

By saptoto / Published on Sabtu, 27 Jun 2020 00:32 AM / No Comments / 167 views
Samsul Marif

PERMASALAHAN Kawasan Sempadan Sungai
Upaya pengaturan pemanfaatan kawasan sempadan sungai, pada dasarnya sudah diatur melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2018 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. Namun, implementasi dari peraturan ini kenyataan belum dapat berjalan sesuai harapan. Secara umum, masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran berkaitan dengan pemanfaatan kawasan sempadan sungai. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan fisik berupa batasan-batasan jarak yang diterapkan dalam peraturan ini, tidak mampu mengakomodasi kepentingan yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Jadi posisi peraturan ini masih cenderung bersifat supply semata tanpa memperhatikan adanya berbagai kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang merupakan aspek demand masyarakat.
Menanggapi dari beberapa hal di atas maka perlu diketahui bagaimana upaya melakukan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sempadan sungai, yang tidak hanya melihat dari sisi fisik semata, tetapi juga memandang eksistensi kehidupan sosial ekonomi yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Diharapkan upaya penerapan peraturan mengenai pemanfaatan sempadan sungai bukanlah sesuatu alokasi yang sangat kaku, tetapi merupakan suatu alternatif yang bersifat elastis dalam menghadapi perkembangan aktivitas masyarakat yang dinamis.
Pandemik Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap tatanan kehidupan. Berkurang dan berhentinya sebagian besar aktivitas produksi, terganggunya distribusi dan melemahnya daya beli, mengubah secara langsung aktvitas pelaku ekonomi di sisi permintaan dan penawaran. Tidak terkecuali berdampak pada pola ruang. Melemahnya daya beli di sisi permintaan menyebabkan berkurangnya aktvitas produksi di sisi penawaran, yang kemudian mengganggu pasar input dengan melemahnya faktor produksi sekaligus balas jasanya yang terdampak langsung.
Kondisi sosial ekonomi pada sisi aktivitas ini perlu dipahami sebagai bentuk tatanan baru keseimbangan dalam pola ruang. Sehingga dalam pengaturan pun akan banyak berubah mengikuti komposisi keseimbangan yang terbentuk. Pada tatanan normal lama, barangkali pengaturan masuk dalam kategori kaku melihat dari perspektif teknokratis boleh (I) dan dilarang (X), namun dalam kehidupan baru dengan fakta yang sudah berubah barangkali akan bergeser menjadi dibolehkan dengan bersyarat (B) atau dibolehkan dengan terbatas (T). Nilai-nilai dalam memahami kondisi sosial ekonomi menjadi pertimbangan utama dalam penerapan pengaturan yang teknoratis.

Tipologi Kawasan Sempadan Sungai dan Alternatif Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Masyarakat dapat memanfaatkan lahan di daerah penguasaan sungai untuk kegiatan/keperluan tertentu sebagaimana yang diatur dalam pengendalian pemanfaatan kawasan sempadan sungai. Namun pada kenyataannya apalagi dengan situasi terkini karena pandemi Covid-19, permasalahan sosial ekonomi yang menimpa masyarakat sedikit tidak akan berdampak pada pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sempadan sungai yang tidak sepenuhnya ideal diterapkan.
Dalam konteks tersebut, maka pengenalan karakteristik kawasan berbasis pada tipologi kawasan menjadi penting untuk dilakukan. Kawasan yang tumbuh cepat dibandingkan dengan kawasan yang relatif tertinggal tentunya memiliki perbedaan cara dalam mengantisipasi pengendalian pemanfaatan ruangnya. Tipologi kawasan sempadan sungai didasarkan pada dua parameter, yaitu: kemampuan perkembangan (growth potentials) dan tingkat pemanfaatan sumberdaya (sustainable resource capacity). Berdasarkan kedua parameter tersebut, maka pemetaan tipologi kawasan sempadan sungai berupa: (1) Kawasan yang cepat tumbuh, memiliki growth potentials dan pemanfaatan sumber daya yang besar, tetapi memiliki potensi untuk melampaui daya dukung lingkungan; (2) Kawasan yang sedang berkembang, memiliki growth potentials yang cukup besar, namun. sumber daya yang dimiliki kurang memiliki nilai yang signifikan; (3) Kawasan yang kurang berkembang, memiliki pemanfaatan sumber daya yang memadai namun dengan kondisi growth potensial yang rendah cenderung menurun; (4) Kawasan yang tertinggal, memiliki growth potentials yang relatif terbatas dan pemanfaatan sumber daya tidak ekonomis;
Kebijakan dalam penetapan aturan mengenai pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sempadan sungai berupa intervensi publik (terutama utk kepentingan publik) ditujukan untuk penguasaan dan pemanfaatan sempadan sungai. Dengan demikian dua kepentingan yang saling meniadakan dapat terakomodasi di dalamnya. Fungsi ekonomi berupa efisiensi ruang diwakili oleh kepentingan bagi perkembangan kawasan oleh pelaku privat (masyarakat) dan fungsi sosial berupa keadilan yang diwakili oleh kepentingan bagi pelestarian kawasan oleh pelaku publik (pemerintah) dapat tercipta.
Mengacu pada ciri-ciri umum dari tipologi kawasan sempadan sungai di atas, maka konsep pengendalian pemanfaatan ruangnya dapat dijabarkan melalui tiga proses yaitu :
Proses Pengaturan Pemanfaatan Ruang Kawasan (Bina Lingkungan)
Dalam pengaturan pemanfaatan ruang kawasan sempadan sungai sebagai kawasan fungsional produktif (kawasan campuran) perlu diakomodasikan dalam peraturan rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya. Posisi rencana tata ruang ini akan menjadi payung atau landasan hukum untuk memanfaatkan lahan di sempadan sungai untuk kegiatan budidaya dengan tetap mengatur keseimbangan ekologis sungai itu sendiri. Masyarakat yang menempati lahan tersebut akan diakui keberadaannya dalam batasan zoning kawasan yang dizinkan untuk dimanfaatkan secara terbatas (T) atau bersyarat (B). Secara lebih detail lagi, dalam peraturan zonasi, kawasan ini ditetapkan dengan instrumen teknik pengaturan zonasi sehingga memungkinkan adanya penggunaan campuran (mix used), antara hunian dengan penggunaan fungsional lainnya Secara tidak langsung, pengaturan pemanfaatan ruang ini dengan instrumen teknik pengaturan zonasi sebagai sarana pengakuan atas ciri keunikan identitas kawasan sempadan sungai yang ada. Masyarakat akan merasa lebih aman dan nyaman dalam melakukan kegiatan usaha ekonominya. Dari proses ini menggambarkan proses pengaturan pemanfaatan ruang ini bukanlah suatu alokasi yang sangat kaku tetapi merupakan alternatif untuk melihat ruang yang ada dan memilah-milah pada bagian-bagian kawasan yang berpeluang sebagai sumber pendapatan baru bagi Pemerintah Kota.
Proses Pemberdayaan Masyarakat Kawasan (Bina Manusia)
Untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dan kemampuan usaha ekonomi kecil, maka dibutuhkan upaya pemberdayan masyarakat. Sumber daya manusia di kawasan sempadan sungai berperan sebagai masyarakat rumah tangga yang diberdayakan melalui pendidikan pelatihan dan keterampilan kerja akan menghasilkan sumberdaya manusia dengan kemampuan kerja dan skill yang handal untuk diserap dalam pasar tenaga kerja tingkat kawasan maupun skala kota. Masyarakat yang telah bekerja akan mendapatkan upah/gaji. Sebagian hasil upah tersebut ditabung dan masuk dalam sistem pasar uang atau modal. Sebagian lagi dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan perbaikan kualitas lingkungan. Selain itu, potensi usaha ekonomi kecil kawasan yang ada perlu diberdayakan melalui sistem peningkatan kapasitas produktivitas usaha. Masyarakat usaha yang ada di kawasan ini akan berperan sebagai produsen. Dalam pengembangan usahanya, produsen akan mendapatkan modal usaha dari investasi yang telah dilakukan masyarakat rumah tangga. Upaya pemberdayaan diarahkan pada peningkatan mutu usaha, manajemen usaha, dan diversifikasi produk. Dari sini, masyarakat usaha akan mampu menghasilkan kapasitas produk yang baik dari segi kualitas maupun kuantitas serta mampu bersaing dalam pasar skala kawasan dan kota.
Proses Pembiayaan Pembangunan Kawasan (Bina Usaha)
Dalam proses pembiayaan ini merupakan hasil dari terlaksana dua proses sebelumnya. Pengaturan pemanfaatan ruang kawasan sempadan sungai untuk kegiatan permukiman maupun usaha, tentunya dibarengi dengan dikeluarkannya pungutan sewa kepada masyarakat yang menempati kapling-kapling lahan dan bangunan yang sudah diatur dengan teknik pengaturan zonasi. Karena masyarakat setempat telah diberdayakan baik secara kualitas sumberdaya manusia maupun kemampuan usaha ekonomi akan berdampak pada meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat dan selanjutnya sanggup untuk membayar pungutan sewa yang dikenakan. Dana yang diperoleh dari hasil pungutan ini akan dikelola, sebagian sebagai sumber dana pembangunan kota dan sebagian lagi diinvestasikan untuk membangun dan meningkatkan kualitas kawasan sempadan sungai secara berkelanjutan.
Penutup
Ketiga proses tersebut merupakan alternatif dalam pengendalian pemanfaatan kawasan sempadan sungai dalam kerangka mengoptimalkan kemampuan potensi kawasan namun tetap dalam kerangka menjaga keseimbangan kelestarian lingkungan perairan sungai. Untuk melaksanakan proses pengendalian tersebut diperlukan suatu bentuk kelembagaan pengelolaan khusus yang mengatur pemanfaatan kawasan sempadan sungai. Unsur yang termuat dalam lembaga pengelola ini dapat berasal dari unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat. Bentuk kelembagaannya dapat berupa badan yang memiliki fungsi dan tugas serta struktur organisasi yang jelas dalam pengelolaan kawasan sempadan sungai.
Penting untuk memahami bahwa pasca pandemik Covid-19, situasi pengendalian pemanfaatan ruang tidak lagi dapat dilaksanakan dengan pendekatan teknoratis semata namun harus diimbangi dengan pendekatan tipologi kawasan berbasis karakteristik sosial-ekonomi. Mengingat sistem aktivitas masyarakat dengan pola ruangnya sudah berubah. Untuk hal dimaksud maka tindaklanjut pengaturan kawasan sempadan sungainya adalah pada pilihan pola pengelolaan yang tepat untuk diimplementasikan. (*)

*) penulis adalah Doktor Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *