Scroll to Top

Direktur Logis Laporkan Dugaan Kerugian Negara di PLTU Jeranjang

By saptoto / Published on Rabu, 03 Jun 2020 00:37 AM / No Comments / 88 views
Dermaga bongkar batu bara di PLTU Jeranjang yang bertahun-tahun dibangun belum tuntas

MATARAM–Direktur Lombok Global Institut (LOGIS) M Fihirudin SPd melaporkan dugaan kerugian negara dalam operasional PLTU Jeranjang, Lombok ke POLDA NTB. Laporan disampaikan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditserse Krimsus), Selasa, 2 Mei 2020.


“Kami cukup lama melakukan kajian lapangan. Kami menduga ada potensi kerugian negara dalam pengelolaan PLTU Jeranjang karena melanggar asas efisiensi anggaran,” ujar anak muda yang akrab disapa Fihir ini.


Laporan ini kata Fihir ini berkaitan dengan komitmen LOGIS untuk mendorong penyelengaraan pemerintahan yang baik. Salah satunya menerapkan asas akuntabilitas keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan efisien. Sehingga, dapat meminimalisasi potensi kerugian negara di setiap program pembangunan pemerintah yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Direktur Logis M Fihirudin SPd (kiri) saat menyerahkan laporan ke Ditreskrimsus Polda NTB, Selasa, 2 Juni 2020.


Hasil investigasi lapangan LOGIS menemukan kejanggalan dalam operasional pembangkit listrik ini. Termasuk dugaan kegagalan konstruksi fasilitas pendukung operasional pembangkit listrik ratusan miliar ini.


Temuan LOGIS, sejak pertama kali operasional, proses bongkar muat batu bara untuk bahan bakar tidak dilakukan di dermaga milik PLTU tersebut. Melainkan dilakukan di pelabuhan Lembar.


Informasi yang didapatkan, dermaga yang dibangun di dalam kawasan PLTU ini tidak bisa difungsikan karena diduga tidak layak untuk tempat bersandarnya tongkang pengangkut batu bara.


“Dugaan kami, kegagalan konstruksi berkaitan dengan lemahnya perencanaan dan eksekusi proyek,” terang Fihir.


Akibatnya miliaran uang negara yang digunakan untuk pembangunan dermaga tidak bermanfaat. Hingga sekarang dermaga yang dibangun itu tidak bisa difungsikan sesuai peruntukkannya.


Dampaknya, negara harus mengeluarkan dana untuk mengangkut batu bara dari Pelabuhan Lembar ke lokasi PLTU.


Begini hitungan Logis. Dari operasional pertama pembangkit hingga tahun 2020 sekarang, berlangsung 10 tahun.
Setiap minggu dibutuhkan 7.000 ton batu bara untuk memasok bahan bakar PLTU Jeranjang. Pengangkutan batu bara dari Pelabuhan Lembar diserahkan ke pihak ketiga dengan biaya angkut sekitar Rp 130.000 per truk per rate.


Artinya diperlukan 1.250 truk (rate) setiap minggu untuk memindahkan batu bara ini. Jika dihitung, negara perlu sekitar Rp 1,6 miliar rupiah per minggu hanya untuk biaya angkut ini. Itu artinya, perlu uang Rp 6,4 miliar setiap bulan dan Rp 76,8 miliar tiap tahunnya.


“Jika kami asumsikan sejak pertama operasional, tak kurang Rp 600 miliar dihabiskan untuk biaya pemindahan batu bara ini. Dan akan terus berlangsung,” kata pria yang juga owner www.perampekjelamer.com ini.


“Kami melihat ada pembiaran yang dilakukan manajemen PLTU. Kondisi ini dipertahankan bertahun tahun dan masih akan dilakukan karena dermaga milik PLTU itu belum juga diperbarui kembali,” tambahnya.


Temuan lain yang dapatkan Logis dari hasil investigasi, sejak tiga atau empat tahun terakhir, salah satu turbin milik PLTU ini tidak lagi beroperasi karena rusak. Dari sejumlah informasi yang lembaga kami dapatkan, kerusakan turbin itu karena ada beberapa bagian mesin yang harus diganti dan hanya ada di luar negeri.


Untuk mengatasi kerusakan ini manajemen PLTU menyewa sejumlah mesin pembangkit berbahan bakar solar.
“Pertanyaannya, anggaran dari mana yang digunakan untuk menyewa mesin dan membeli solar,” sergah Fihir.(uba)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *